 |
| Foto.Dok Istimewa |
BEKASI, Jejakmedianews.com - Wakil Wali Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kepala kejaksaan negeri dengan bupati dan wali kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025).
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan, terutama dalam bidang pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kebijakan, program pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah ini. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari kejaksaan, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bekasi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan pondasi penting dalam memperkuat prinsip good governance dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tuturnya.
Ia juga berharap kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan implementasi nyata di lapangan melalui koordinasi yang intensif serta kegiatan pendampingan hukum yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.